You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 DPRD Kabupaten Berau Pelajari Anggaran SPJ ke Ibukota
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

DPRD Berau Studi Komparasi ke DPRD DKI

Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur hari ini melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta.

Tujuan kami ke sini untuk mengetahui perbandingan di DKI

Studi komparasi dilakukan untuk mempelajari mengenai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD DKI Jakarta selama melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Saga mengatakan, pada kesempatan ini, pihaknya ingin mencari tahu perbandingan biaya dinas keluar kota di DPRD DKI Jakarta. Mengingat, di daerahnya tengah dimatangkan peraturan daerah (perda) terkait pembiayaan dinas luar kota.

DPRD Kota Depok Kunker ke Suban Pengelolaan Aset Daerah Jaksel

"Karena itu, tujuan kami ke sini untuk mengetahui perbandingan di DKI," ujarnya, Jumat (25/1).

Menanggapi hal itu, Kasubag Paripurna Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan, di Ibukota,  setiap staf pendamping dewan selalu membawa SPJ DPRD. Sementara biaya anggaran dinas ke luar kota langsung ditransfer ke dewan saat kunjungan kerja.

Ia menjelaskan, regulasi terkait perjalanan dinas anggota dewan sendiri telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 190 tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Adapun alokasi anggaran perjalanan dinas bagi pimpinan DPRD sekitar Rp 5 juta, dan untuk anggota dewan Rp 4 juta.

"Setiap staf pendamping dewan selalu membawa SPJ anggota maupun pimpinan dewan yang berangkat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati